Peran RUU KUHP Dalam Larangan Perjudian di Indonesia

Peran RUU KUHP dalam larangan perjudian di Indonesia – Perjudian di Indonesia sudah bukan hal asing lagi bagi masyarakatnya. Permainan judi sendiri di tanah air begitu terkenal hingga terkadang dijadikan sebagai lahan dalam mencari uang. Permainan poker online ini bukan hanya sekedar permainan biasa, tapi sudah menjadi hobi yang bisa dibilang menjanjikan.

Dalam kenyataannya di lapangan, judi seperti hal biasa yang sudah umum dilakukan. Padahal sebenarnya, perjudian ini dilarang oleh pemerintah karena dianggap ilegal. Bukan hanya pemerintah selaku kepala negara saja yang melarang, namun dari segi agama pun juga melarang adanya praktik perjudian ini.

Larangan perjudian ini sebenarnya sudah lama ada dan diberlakukan di negara kita, Indonesia. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi adalah masih maraknya praktik perjudian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau melalui sistem online. Berhubung semua rumah casino ditutup, para pemain mengandalkan kecanggihan teknologi yang membuat perjudian bisa dilakukan lewat game judi online terselubung.

Situs-situs judi online sudah banyak yang diblokir oleh pemerintah, bahkan aksesnya pun ditutup. Tetapi bukan pemain judi sejati namanya jika tidak bisa membobol atau mencari situs lain yang masih terselubung dengan tingkat keamanan yang lumayan bagus untuk lolos dari razia pemblokiran.

Banyak sekali bandar judi yang sudah tertangkap dan diberi sanksi hukuman penjara oleh pihak yang berwajib. Tapi hal itu ternyata tidak membuat mereka jera untuk tidak melakukannya lagi. Yang satu ditangkap, yang lain membuka. Dengan begitu, mau habis bagaimana? 

Banyak pasal yang menaungi tentang larangan perjudian. Dalam hal ini, peran RUU KUHP sangalah besar. Berikut akan dijabarkan tentang pasal-pasal tentang perjudian. 

Pasal 441

Disebutkan bahwa setiap orang yang bermain judi akan dikenai sanksi pidana dengan hukuman penjara paling lama adalah 4 tahun. Serta adanya denda yang dibebankan maksimal 300 juta rupiah. 

Pasal 303 KUHP Menjadi 303 BIS

Bagi siapa yang melakukan praktik perjudian, akan dikenakan sanksi berupa hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan pembayaran denda maksimal 10 juta rupiah. Hampir sama dengan pasal 303 yang sebelumnya ada dan kemudian diperbarui menjadi 303 BIS ini.

Pasal 27 Ayat 2 Tentang UU ITE

Pasal ini berisi tentang larangan perjudian untuk membuat, mendistribusikan kedalam media informasi melalui sebuah teknologi internet. Dengan adanya pasal ini nantinya akan ada sanksi tersendiri yang sudah diatur dalam pasal 45 ayat 2 UU 19 tahun 2016 yaitu pemberian hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda maksimal hingga 1 milyar rupiah.

Pasal 304 Ayat 2

Jika pelaku judi mengulangi lagi perbuatannya dalam rentang waktu selama 2 tahun semenjak dijatuhkannya hukuman pidana pertama, maka hukuman yang akan menjeratnya nanti akan diperberat. Dari yang sebelumnya 4 tahun penjara, akan menjadi 6 tahun masa penahanan.

Pasal 440 Ayat 1 dan 2 RUU KUHP

Barang siapa yang memberi kesempatan untum bermain judi dan juga menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian atau yang ikut dalam perjudian itu sendiri akan sama-sama dikenai sanksi berupa hukuman pidana penjara dan juga denda.

Sedangkan, bagi mereka yang membuka praktik perjudian sebagai profesi, maka akan dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan hak untuk berprofesi. Hal ini jelas akan sangat merugikan bagi mereka yang memiliki ijin untuk berprofesi.

FYI, dalam tulisan SR Sianturi dalam bukunya yang berjudul ‘Tindak Pidana di KUHP’ menyebutkan bahwa di negara Belanda, peraturan KUHP mengenai larangan perjudian yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dianggap sebagai pelanggaran biasa. 

Nah, pada tahun 1911 barulah hal ini dikaji ulang dan mendapatkan perhatian serius dari pihak yang berwenang. Setelah ditetapkan, status perjudian dinaikkan statusnya dari pelanggaran biasa menjadi sebuah kejahatan yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan yang ada.

Di Indonesia sendiri, peraturan yang menangani soal perjudian sudah ada sejak dulu. Tetapi, barulah pada tahun 1974, perjudian ini statusnya bukan hanya sebuah pelanggaran saja, melainkan perbuatan yang melanggar kesusilaan negara juga norma agama yang berlaku, serta hal yang dianggap dapat membahayakan negara. 

Oleh sebab itulah, akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan tentang larangan perjudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang upaya penertipan praktik perjudian. Dengan sanksi mendapatkan ancaman hukuman pidana dalam peraturan KUHP lama yakni pasal 542 yang menyatakan bahwa pelanggar atau pemain judi akan dikenakan sanksi pidana dengan hukuman penjara paling lama satu bulan.

Setelah itu, peraturan yang telah dibuat dirombak lagi dan dibenahi lagi. Karena dirasa kurang efektif dalam pemberian rasa jera, maka pemerintah membuatkan aturan baru. Pada akhirnya, muncullah Pasal 303 KUHP yang baru. Dengan sanksi pidana penjara selama 4 tahun dan denda maksimal 10 juta rupiah bagi mereka para pelanggar tindak perjudian.

Peraturan yang mengatur tentang perjudian ini sayangnya hanya berlaku untuk praktik di wilayah Indonesia saja. Dan pada kenyataannya tidak bekerja semaksimal yang diinginkan. Yang terjadi di lapangan, para pemain selalu mengulangi perbuatannya karena dianggap sudah mendarah daging dan menbuat mereka merasa ketagihan.

Bagi yang menang judi, selalu ingin menang lagi dan lagi. Dan bagi yang kalah, selalu ingin mencoba peruntungannya dalam bermain judi, bagaimanapun caranya agar dia bisa memenangkan pertaruhan. Banyak cara mereka lakukan, mulai dari bermain sembunyi-sembunyi, bahkan kadang di tempat yang tidak lazim yakni tempat pemakaman umum. 

Bisa dibilang, aturan tentang larangan perjudian ini masih belum berjalan dengan maksimal. Tetapi, tidak membuat aparat kepolisian jera dalam mengadakan razia. Dengan adanya pembahasan ini diharapkan agar para pemain bisa membaca dan mematuhi aturan yang ada serta tidak lagi melanggar untuk kenyamanan bersama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *